LUWU, GERBONGNEWS.COM – Dari pantauan media ini dibeberapa media dan mensos bahwa Pengusutan Dugaan Penjualan Lahan Tanpa Izin. Masyarakat menyoroti dugaan perampasan dan penjualan tanah adat seluas sekitar 286,5 hingga 296,5 hektare oleh pihak lain kepada PT MDA tanpa persetujuan ahli waris yang sah.
Audit Peta dan Dokumen Pertanahan. Warga menolak peta pengukuran yang dibuat oleh konsultan swasta (Martin Jati) karena dianggap tidak melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan memuat nama-nama penerima ganti rugi fiktif. Mereka meminta pencocokan ulang titik koordinat dan dokumen kepemilikan resmi bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu.
Perlindungan Situs Adat dan Lingkungan. Ahli waris menuntut pertanggungjawaban atas dugaan penggusuran makam leluhur serta kerusakan lingkungan di area yang masih disengketakan.
Keadilan Proses Hukum. Warga meminta kepolisian bertindak objektif dan tidak hanya memproses laporan dari pihak perusahaan, tetapi juga menaikkan status laporan masyarakat dari tahap penyelidikan ke penyidikan.
Progres Mediasi dan Penanganan di Polda Sulsel. Menindaklanjuti rapat lanjutan pada pertengahan November 2026 yang dihadiri manajemen perusahaan, Pemkab Luwu, BPN Luwu, dan kepolisian, berikut perkembangan terbarunya.
Empat Rekomendasi Utama DPR RI. Komisi III DPR RI bersama Bupati Luwu dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu menyepakati empat langkah penyelesaian.
Langkah tersebut mencakup jaminan keamanan akses publik oleh Polda Sulsel, verifikasi dokumen lahan secara transparan oleh BPN dan pemangku adat, pengutamaan jalur mediasi, serta pemberian kompensasi proporsional bagi pemilik lahan yang terbukti sah.
Kesiapan Mediasi Perusahaan. Manajemen PT Masmindo Dwi Area menyatakan kesiapannya mengikuti rekomendasi DPR RI untuk melakukan mediasi serta verifikasi ulang dokumen penguasaan lahan bersama instansi berwenang.
Perkembangan Penyidikan Kepolisian. Polres Luwu dan Polda Sulsel telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) terkait laporan sengketa lahan. Dalam perkara terkait penggusuran makam adat di area sengketa, kepolisian juga telah menetapkan tersangka untuk diproses secara hukum.
Desakan Penetapan Status Quo. Pihak ahli waris melalui pendamping hukumnya dari LBH Tombak Keadilan kembali mendesak Polda Sulsel untuk mengamankan objek tanah yang disengketakan sebagai status quo dan menghentikan sementara aktivitas perusahaan di bidang lahan yang masih bermasalah hingga verifikasi selesai.
