LUWU, GERBONGNEWS.COM — Tindakan aparat kepolisian yang membakar sejumlah barang di lokasi dugaan tambang emas ilegal di Kabupaten Luwu mendapat sorotan tajam dari kalangan akademisi dan praktisi hukum.
Langkah tersebut dinilai perlu disertai penjelasan mengenai dasar hukum serta standar operasional prosedur (SOP) yang menjadi landasan pelaksanaannya.
Sorotan itu disampaikan Praktisi Hukum Tana Luwu Andi Baso Juli, SH di selah – selah kesubukannya dikantornya jalan trans poros pammanu kec belopa utara, menyusul beredarnya video yang memperlihatkan aparat kepolisian membakar sejumlah fasilitas dan perlengkapan yang diduga berkaitan dengan aktivitas pertambangan emas tanpa izin.
Dalam video tersebut terlihat pondok, drum, dan sejumlah peralatan lain dimusnahkan di lokasi operasi. Menurut Andi Baso Juli, SH, apabila benda-benda tersebut memiliki keterkaitan dengan dugaan tindak pidana, maka pada prinsipnya harus terlebih dahulu diamankan sebagai barang bukti untuk kepentingan penyidikan.
”Pertanyaannya, apakah barang-barang yang dibakar itu sudah melalui proses penyitaan sesuai ketentuan hukum acara pidana atau belum? Karena dalam perkara pidana, barang yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana atau memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana seharusnya menjadi objek penyitaan untuk kepentingan pembuktian,” ujar Andi Baso Juli, SH yang biasa di sapa dikalangan Aktivis luwu Anbasji. Kamis, 29 Oktober 2026
Advokat/ Kunsultan Hukum yang juga aktif mendampingi masyarakat itu menjelaskan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa penyitaan merupakan tindakan penyidik untuk mengambil alih dan menyimpan benda yang berkaitan dengan suatu tindak pidana guna kepentingan pembuktian, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangan.
Menurutnya, benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau memiliki hubungan dengan tindak pidana pada dasarnya memiliki nilai pembuktian yang penting.
Status Barang Bukti. Alat berat yang diduga terkait tindak pidana harus disita melalui prosedur penyitaan yang sah, bukan dirusak atau dimusnahkan di tempat.
Peraturan Pengelolaan: Menurut Perkapolri Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Polri, barang bukti harus diamankan, dirawat, dan disimpan di tempat khusus (ruang penyimpanan barang bukti), bukan dirusak atau dibakar secara sepihak
”Kalau benar barang-barang tersebut berkaitan dengan aktivitas tambang ilegal, maka secara hukum benda-benda itu memiliki nilai pembuktian. Barang bukti tidak hanya berfungsi membuktikan adanya tindak pidana, tetapi juga dapat menunjukkan bagaimana tindak pidana dilakukan, siapa yang terlibat, hingga potensi kerugian yang ditimbulkan,” jelasnya.
selanjutnya, Andi baso juli, SH menegaskan bahwa pemusnahan barang bukti memang dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Namun, menurutnya, tindakan tersebut harus dilaksanakan melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun administrasi.
”Pemusnahan barang bukti memiliki aturan dan mekanismenya sendiri. Karena itu publik berhak mengetahui apakah sebelum dibakar telah dilakukan penyitaan, pendokumentasian, pencatatan, serta pembuatan berita acara sesuai prosedur atau tidak,” katanya.
Olehnya itu, pihak kepolisian memasang police line (garis polisi) di lokasi yang diduga dijadikan sebagai tempat penambangan tersebut, bukan malah melakukan cara membakar seolah-olah menghilangkan barang bukti.
”Kejahatan lingkungan bukanlah delik aduan, melainkan tindak pidana murni. Itu kalau polisi menemukan adanya indikasi perusakan lingkungan,” tandas Andi Baso Juli, SH yang juga getol mengawal kasus – kasus korpsi di tanah Luwu.
Lanjut Andi Baso Juli, SH, mengingatkan bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum harus mengedepankan profesionalitas, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prosedur hukum.
”Penegakan hukum tidak cukup hanya tegas, tetapi juga harus dilakukan sesuai aturan. Dalam negara hukum, tujuan yang benar harus ditempuh melalui cara yang benar. Karena itu penting untuk memastikan seluruh tahapan penindakan berjalan sesuai SOP dan ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Andi Baso Juli, SH juga menilai kepolisian perlunya memberikan penjelasan resmi mengenai dasar hukum dan prosedur yang digunakan dalam operasi tersebut agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
”Sampai ada penjelasan resmi, publik tentu akan bertanya-tanya mengapa barang yang diduga dapat menjadi alat bukti justru dimusnahkan di lokasi. Transparansi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum,” pungkasnya. (Tim Investigasi)
