LUWU, GERBONGNEWS.COM – Sengketa lahan yang melibatkan PT Masmindo Dwi Area (MDA) di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, sering dikaitkan dengan aturan pertanahan dan administrasi agraria (seperti Undang-Undang Pokok Agraria / UUPA No. 5 Tahun 1960 serta keterlibatan Badan Pertanahan Nasional / BPN).
Beberapa poin penting terkait isu ini. Dugaan Manipulasi Peta dan Penggarap Fiktif. Masyarakat adat Rante Balla, Kecamatan Latimojong dan LBH TANA LUWU di bawah kepemimpinan Andi Baso Juli, SH meneliti proses pemetaan wilayah konsesi yang tidak melibatkan otoritas resmi seperti BPN secara transparan.
Muncul dugaan, bahwa pemetaan dilakukan pihak swasta secara sepihak dan terdapat daftar nama penggarap atau penerima ganti rugi yang tidak sah.
Sorotan Hak Adat dan Ganti Rugi, LBH TANA LUWU Meneliti dugaan salah bayar atau perampasan lahan seluas ratusan hektare yang dijual kepada perusahaan tanpa persetujuan ahli waris yang sah.
RDPU di DPR RI Komisi III DPR RI telah menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan meminta pihak Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan serta instansi terkait untuk memediasi konflik agraria ini agar operasional dan hak masyarakat sama-sama terlindungi.
Proses Hukum Berjalan, Kasus dugaan penyerobotan dan sengketa ini masih dalam pendalaman dan penanganan oleh aparat penegak hukum serta dilaporkan perkembangannya melalui SP2HP oleh Polda Sulsel dan LBH TANA LUWU di bawah kepemimpinan Andi Baso Juli, SH terus memantau perkembangan selanjutnya. (Lap. Tim)
