Luwu, Gerbongnews.co.id- Di kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan, Aparatur Sipil Negara ( ASN) Tidak Terbayarkan Dana Honor-Honor, Dana Perjalan Dinas, Dana Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Dan Ini Sudah Berjalan Selama 2 Bulan Terakhir Agustus Hingga September 2024.
Andi Baso Juli, SH selaku Direktur Excekutif LSM Lembaga Pemantau Kinerja Pemerintah Dan Masyarakat (LPKP-M) dikonfirmasi oleh Wartawan Media ini menanggapi adanya jeritan dan keluhan ASN Luwu di akibatkan tidak terbayarkannya Dana Honor – Honor, Dana Perjalanan Dinas, Dana TPP dan ini sudah berjalan selama 2 bulan, terhitung dari bulan Agustus hingga September 2024. Kejadian ini tentu saja menjadi kesulitan dan menghambat jalannya kerja dan kinerja ASN. Jelasnya, Jum’at 4 Oktober 2024.
Dapat di bayangkan, bahwa jumlah ASN yang ada di Kabupaten Luwu, diperkirakan kurang lebih 5.157 Orang, dan jika ini mandek, maka dapat dipastikan sistem roda Pemerintahan tidak baik – baik saja dan Pelayanan Publik semakin kacau balau.
“Kami dari kalangan Aktivis LSM LPKP-M terus mengawal secara tuntas dengan tidak terbayarkannya Dana ASN tersebut, dan segitu banyaknya menjadi korban hingga pelayanan kemasyarakat sepertinya tidak lagi berjalan secara Kondusif.
Jika Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu melalui Dinas Pendapatan Keuangan Daerah (DPKD) tidak segera melakukan pembayaran Dana Honor-honor, Dana Perjalanan Dinas, dan Dana TPP ASN tersebut dalam bulan Oktober 2024 ini, maka kami dari kalangan Aktivis LSM LPKP-M akan mengambil sikap turun gunung melakukan aksi demo besar-besaran, sebab ini merupakan kegagal besar terhadap sistem Pengelolaan Tata Kelola Keuangan Daerah maupun kedudukan Pj. Bupati selaku penanggung jawab Dana Pengelolaan Anggaran Daerah (DPAD).
Selanjutnya, kamipun dari kalangan LSM LPKP-M akan terus menggali lebih dalam lagi bahwa apa sebetulnya yang menjadi kendala sehingga tidak terbayarkannya Dana Honor – Honor, Dana Perjalanan Dinas, dan Dana TPP ASN itu, padahal jika kita menoleh ditahun 2022 hingga 2023 lalu. Kabupaten Luwu meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan itu didapatkan setiap tahunnya.
Kamipun juga sangat khawatir jika permasalahan ini ada hal lain, sehingga dari sekian kurang lebih 5.157 Orang Dana Honor – Honor, Dana Perjalanan Dinas, Dan Dana TPP ASN tidak terbayarkan, dan dapat dianalisis. Jika dana sebanyak ini misalkan tersimpang di bank, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi Money Laundering (Pencucian Uang).
Dalam artian adalah, “Pencucian uang secara sederhana merupakan upaya menyembunyikan atau menyamarkan uang atau dana yang diperoleh dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana sehingga seolah-olah tampak menjadi harta kekayaan yang sah”.
Jika kecurigaan ini memang terjadi adanya Pencucian Uang, maka tidak ada salahnya dari pihak pemangku kebijakan seperti Polisi, Kejaksaan, Lembaga Independen LSM, Wartawan, Masyarakat sekalipun turun lakukan pemantauan agar dana ASN tersebut tidak lagi berlarut – larut tidak di bayarkan.
Kami percaya jika ASN di Kabupaten Luwu saat ini sangat resah dan tidak kosentrasi lagi menjalankan tugas – tugasnya sebagai pelayan administrasi publik, dikarenakan beberapa dana mereka tidak terbayarkan dan ini sudah berjalan selama dua bulan lamanya.
Diketahuinya hampir 90% (Persen) mereka ketergantungan pengembalian dana kredit ke bank, dan jika bukan karena harapan dana – dana tersebut mereka harus terima tentu harus bagaimana lagi untuk menjalankan tugas negara utamanya pada tugas pelayanan publik dengan baik.
Sesungguhnya setuasi dan kondisi mereka sudah sangat menjerit dan terjepit, jika dana mereka tidak terbayarkan. Pungkas Andi Baso Juli, SH yang gemar mengukap kasus – kasus Korupsi selama ini di Kabupaten Luwu atau biasa disebut dikalangan Aktivis Anbasji. (Lap. Tim)
