Muh. Yahya selaku Sekjen Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemantau Kinerja Pemerintah Dan Masyarakat (LPKP -M) Wilayah Luwu Timur agar Menyikapi terbitnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 500.2/673/DISDAGKOP-UKMP. Kamis, 05 November 2026
Mengenai perpanjangan penjualan BBM sistem ganjil-genap hingga 31 Desember 2026, Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kinerja Pemerintah Dan masyarakat (LSM PKP-M) memberikan pandangan kritis dan pengawasan terhadap implementasi kebijakan tersebut.
Berikut adalah beberapa poin evaluasi dan sikap yang umumnya disuarakan oleh LSM PKP-M dalam mengawal kebijakan tata kelola energi di wilayah Luwu Timur utamanya Desakan Transparansi Kuota & Validasi Surat Rekomendasi.
Sorotan Penyalahgunaan ini, Sekjen Muh. Yahya menekankan bahwa antrean panjang di SPBU tidak hanya disebabkan oleh kapasitas kendaraan warga biasa, melainkan adanya celah penyalahgunaan oknum yang memanfaatkan surat rekomendasi kelompok tani/nelayan untuk menimbun BBM subsidi jenis Solar dan Pertalite.
“Tuntutan Sikap. Mereka mendesak Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian (Disdagkop-UKMP) Luwu Timur melakukan verifikasi ulang dan pengetatan penerbitan surat rekomendasi agar kuota yang dikeluarkan masuk akal dan tepat sasaran”.
Selain Pengawasan Ketat di Sisi Operator SPBU Seharusnya dilakukan Pencocokan Identitas dan sekjen LSM PKP-M Muh. Yahya meminta pengelola SPBU se-Luwu Timur bersikap tegas dan tidak kompromi.
Petugas dispenser wajib menyinkronkan kecocokan antara identitas fisik pembeli, barcode Pertamina (Subsidi Tepat), dan pelat nomor kendaraan.
Menolak Pembelian Kolektif Ilegal. Mereka menolak keras praktik pengisian BBM bersubsidi secara kolektif yang mengatasnamakan kelompok tertentu namun nyatanya disalurkan untuk kepentingan industri atau pengecer ilegal. Tegas Muh. Yahya.
Selanjutnya. Dorongan Penegakan Hukum (Gakkum) Bersama Satgas agar segera memberikan Efek Jera bagi Pelaku, mengingat kebijakan ganjil-genap ini dipantau oleh Satgas Pengawasan BBM, LSM PKP-M dan mendorong aparat penegak hukum (Polres Luwu Timur) untuk melakukan patroli dan penindakan tegas jika ditemukan tangki-tangki kendaraan yang dimodifikasi atau penggunaan barcode palsu.
Trade-off Kebijakan bagi Masyarakat di sisi positif. Jika diawasi ketat secara administratif, kebijakan ganjil-genap efektif mengurai kepadatan antrean harian dan membatasi gerak para pelangsir BBM ilegal.
Tantangan Keadilan Publik. Pembatasan berdasarkan pelat nomor dinilai memotong hak mobilitas harian warga menengah ke bawah yang hanya memiliki satu kendaraan untuk bekerja setiap hari.
Oleh karena itu, Sekjen LSM PKP-M Muh. Yahya mendesak agar pengawasan difokuskan pada penimbun, bukan mempersulit rakyat kecil. Pungkasnya (Lap. Tim)
