KAB. LUWU – Aktivis muda Luwu, Muh. Rifky (Rifky Kribo), melontarkan kritik pedas terhadap pernyataan Wali Kota Palopo, Hj. Naili, yang menyudutkan aksi demonstrasi pemekaran Provinsi Luwu Raya. Rifky menilai, tudingan bahwa gerakan rakyat adalah pemicu instabilitas ekonomi merupakan bentuk kebutaan politik dan pelarian dari tanggung jawab struktural.
“Pernyataan Wali Kota bukan sekadar kekeliruan logika, melainkan arogansi kekuasaan yang gagal membaca denyut nadi rakyat. Alih-alih melakukan refleksi mendalam, beliau justru membangun narasi yang memosisikan jeritan rakyat sebagai ancaman ekonomi,” tegas Rifky dalam keterangan persnya, Rabu (11/02/2026).
Manifestasi Penderitaan yang Terabaikan
Rifky menekankan bahwa menyalahkan demonstrasi adalah strategi usang untuk menutupi ketidakmampuan pemerintah daerah dalam memperjuangkan hak fundamental masyarakat Tana Luwu. Menurutnya, jalanan yang bergemuruh bukanlah sumber masalah, melainkan monumen perlawanan atas pengabaian negara selama puluhan tahun.
“Aksi ini adalah anak kandung dari ketimpangan pembangunan dan keterisolasian yang akut. Ketika penderitaan rakyat tak lagi mampu menembus tebalnya dinding birokrasi, maka aspal jalanan menjadi satu-satunya panggung kebenaran,” imbuhnya dengan nada retoris.
Menyoal Narasi Logistik yang Manipulatif
Menanggapi isu hambatan logistik akibat blokade jalan, Rifky menyebut argumen pemerintah sangat dangkal dan manipulatif. Ia menuding penguasa hanya sibuk meratapi kemacetan sesaat, namun menutup mata terhadap beban ekonomi abadi yang dipikul rakyat akibat rantai birokrasi yang terpusat di Makassar.
“Pemekaran Luwu Raya adalah solusi teologis bagi keadilan sosial. Selama kendali pemerintahan masih ‘tersekap’ di Makassar, rakyat Luwu Raya akan terus terjebak dalam eksploitasi administratif yang tidak adil,” urai Rifky.
Menagih Marwah Sejarah
Lebih jauh, Rifky mengingatkan bahwa perjuangan ini adalah upaya mengembalikan marwah sejarah Tana Luwu. Gerakan ini bukan sekadar luapan emosi, melainkan bentuk people power yang sah karena negara dinilai gagal menjalankan fungsi dasarnya di wilayah tersebut.
Sebagai penutup, ia melayangkan tantangan terbuka kepada Wali Kota Palopo untuk membuktikan komitmennya dengan langkah politik yang nyata, bukan sekadar retorika di media.
“Demonstrasi yang berulang adalah vonis ketidakpercayaan rakyat. Ibu Wali Kota kini berada di persimpangan jalan: ingin tercatat dalam sejarah sebagai pemimpin yang berdiri tegap bersama rakyat, atau justru menjadi bagian dari mereka yang mengambil jarak dari penderitaan rakyatnya sendiri,” tutup Rifky Kribo.
