LUWU, GERBONGNEWS.CO.ID — Rencana pembangunan Sekolah Terintegrasi Nasional di kawasan Hutan Penelitian Kayu Lara menuai kritik keras dari kalangan mahasiswa. Di tengah masih banyaknya sekolah di Kabupaten Luwu yang mengalami kerusakan fasilitas dan ketimpangan kualitas pendidikan, pemerintah justru dinilai lebih memilih membuka proyek baru dengan mengorbankan kawasan penelitian dan konservasi.
Ketua Bidang Pendidikan PP IPMIL, Haikal, menilai kebijakan tersebut menunjukkan kegagalan pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan pendidikan. Menurutnya, persoalan utama pendidikan di daerah saat ini bukan kekurangan gedung baru, melainkan lemahnya pembenahan sekolah yang sudah ada.
“Pemerintah seharusnya sadar bahwa masalah pendidikan hari ini bukan sekadar membangun sekolah baru untuk kepentingan pencitraan pembangunan. Yang paling mendesak justru memperbaiki sekolah-sekolah yang selama ini terbengkalai, kekurangan fasilitas, dan minim perhatian,” ujar Haikal.
Ia menegaskan, masih banyak sekolah di wilayah Kabupaten Luwu yang menghadapi persoalan mendasar. Mulai dari ruang kelas rusak, fasilitas yang tidak memadai, perpustakaan yang tidak berfungsi optimal, hingga kekurangan tenaga pendidik di sejumlah wilayah terpencil.
Menurut Haikal, kondisi tersebut jauh lebih urgen untuk dibenahi dibanding membuka kawasan hutan penelitian demi proyek pendidikan baru yang belum tentu menjawab kebutuhan riil masyarakat.
“Bagaimana mungkin pemerintah berbicara tentang Sekolah Terintegrasi Nasional, sementara di sisi lain masih ada sekolah yang atapnya bocor, fasilitas yang tidak layak, akses belajar terbatas, bahkan ada siswa yang belajar dalam kondisi serba kekurangan? Ini menunjukkan pembangunan pendidikan belum menyentuh substansi,” katanya.
Ia menilai pembangunan pendidikan seharusnya dimulai dari pemerataan kualitas dan pembenahan infrastruktur dasar. Bukan justru membangun simbol baru dengan mengabaikan persoalan lama yang belum terselesaikan.
Lebih jauh, Haikal menyoroti lokasi pembangunan yang berada di kawasan Hutan Penelitian Kayu Lara. Kawasan tersebut diketahui menjadi habitat flora dan fauna endemik Sulawesi Selatan, sekaligus memiliki nilai ilmiah dan ekologis yang penting bagi penelitian jangka panjang.
“Ini bukan sekadar soal pembangunan sekolah. Ini soal cara berpikir pemerintah dalam melihat pendidikan. Sangat ironis ketika pemerintah ingin membangun lembaga pendidikan, tetapi justru mengorbankan ruang penelitian dan lingkungan hidup yang memiliki nilai edukatif tinggi,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa hutan penelitian merupakan laboratorium alam yang memiliki fungsi strategis bagi dunia akademik dan keberlanjutan lingkungan. Apabila kawasan itu dibuka dan dialihfungsikan, maka dampaknya bukan hanya kehilangan pohon, tetapi juga hilangnya habitat satwa endemik, rusaknya keseimbangan ekologis, serta hilangnya ruang penelitian bagi generasi mendatang.
“Kalau pemerintah benar-benar serius membangun pendidikan, maka benahi dulu sekolah yang sudah ada. Tingkatkan kualitas guru, perbaiki fasilitas belajar, bangun akses pendidikan yang merata, dan pastikan seluruh anak mendapatkan pendidikan yang layak. Bukan malah menjadikan hutan sebagai korban atas nama pembangunan,” ujar Haikal.
Dengan ini, PP IPMIL mendesak pemerintah daerah agar lebih transparan dalam menyusun kebijakan pendidikan serta membuka ruang dialog dengan masyarakat, akademisi, dan organisasi mahasiswa sebelum mengambil keputusan strategis yang berdampak terhadap lingkungan dan masa depan pendidikan daerah.
“Pendidikan yang baik tidak lahir dari penggusuran ruang hidup dan penghancuran kawasan penelitian. Pendidikan yang baik lahir dari keberpihakan terhadap kualitas, pemerataan, dan keberlanjutan,” tutup Haikal.
