LUWU – Gelombang tuntutan pembentukan Provinsi Luwu Raya kembali memanas. Aliansi Masyarakat Kamanre melakukan aksi blokade jalan di poros Trans Sulawesi, tepatnya di depan Pasar Tradisional Cilallang, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, Sabtu (07/02/2026).
Aksi buka-tutup jalan ini merupakan bentuk eskalasi perjuangan warga Luwu Raya yang menuntut pemisahan diri dari Provinsi Sulawesi Selatan demi terbentuknya Daerah Otonom Baru (DOB). Akibat aksi tersebut, arus logistik dan transportasi dari arah Belopa menuju Palopo maupun sebaliknya mengalami lumpuh total selama berjam-jam.
Desak Diskresi Presiden
Penanggung jawab gerakan, Muh Rifky A., dalam orasinya menegaskan bahwa masyarakat Luwu Raya kini menaruh harapan besar di pundak Presiden RI, Prabowo Subianto. Ia mendesak Kepala Negara untuk menggunakan kewenangan diskresi guna memecah kebuntuan moratorium pemekaran daerah.
“Kami tidak akan berhenti. Pemekaran Luwu Raya hanya bisa terwujud jika Presiden turun tangan secara langsung dan mempergunakan hak diskresi. Selaku pemerintah pusat, Presiden harus melihat bahwa aspirasi kami telah terlalu lama diabaikan,” tegas pria yang akrab disapa Rifky Kribo tersebut.
Rifky kribo, menjelaskan bahwa tuntutan ini bukan tanpa alasan. Akar permasalahannya adalah ketimpangan pembangunan infrastruktur dan pembagian anggaran yang dinilai tidak adil bagi masyarakat di wilayah Luwu Raya.
Menurutnya, Luwu Raya merupakan salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar bagi Sulawesi Selatan setelah Kota Makassar. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan alokasi anggaran yang kembali ke daerah tersebut sangat minim.
“Alokasi anggaran yang kembali ke wilayah kami bahkan tidak mencapai 43 persen. Ini adalah bentuk ketidakadilan nyata. Secara struktural, Pemerintah Provinsi Sulsel gagal mengelola pemerataan. Luwu Raya seakan dianaktirikan,” lanjut Rifky di tengah kerumunan massa.
Rifky kribo menegaskan bahwa aksi ini adalah aksi damai untuk menyuarakan hak-hak rakyat. Ia juga meminta aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, untuk terus mengawal jalannya aspirasi ini agar tetap kondusif namun tetap memberi ruang bagi suara rakyat.
